Frequently Asked Questions about BLUD

1. Apa yang lebih dahulu dilakukan? Darimana saya mulai dan apa saja yang perlu?

Pertanyaannya mudah, tapi jadi sulit dijawab karena tidak ada informasi spesifik mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh RS anda sampai saat ini. Misalnya apakah sudah ada upaya menggalang komitmen yang bulat dari pimpinan daerah dan manajemen? Bagaimana dengan komitmen di level staf? Apakah sudah punya Pokja? dan seterusnya….

2. Kira-kira apa saja yg perlu dipersiapkan pertama kali oleh sebuah RS untuk menuju BLUD, yang perlu kami bentuk sebagai fondasinya?

Mulai dengan kegiatan yang sistematis untuk menyusun syarat BLUD (RS sudah punya apa saja dari syarat ini: Renstra Bisnis, Dokumen Tata Kelola, Dokumen SPM, Laporan Keuangan Pokok?). Jika belum punya sebaiknya bentuk Pokja yang akan bertanggung jawab terhadap tersusunnya dokumen-dokumen tersebut.

Selain itu, Tim Penilai juga bisa mulai disiapkan dari sekarang, meskipun pada kenyataannya secara formal baru akan dibentuk setelah RS mengajukan permohonan menjadi BLUD. Tim Penilai dari sekarang bisa dibekali dengan berbagai aturan terkait dengan BLUD, prosesnya, dan tata cara penilaiannya. Dan yang terpenting adalah Tim Penilai memahami benar apa esensi dari BLUD tersebut. Setelah RSUD, bisa saja ada SKPD lain yang juga siap untuk di BLUD-kan.

Jika syarat administratif sudah selesai, RSUD bisa mulai membuat RBA (berdasarkan pada RSB) dan menyiapkan draft aturan Bupati yang diperlukan sambil menunggu proses penilaian (misalnya aturan ttg remunerasi, aturan ttg pengadaan barang dan jasa, dll sebagaimana diatur oleh Permendagri 61/2007).

Meyiapkan aturan ini bisa sambil jalan. Artinya RS bisa ditetapkan sebagai BLUD tanpa harus menunggu aturan-aturan ini selesai dibuat. Yang penting saat ditetapkan sebagai BLUD, RBA-nya sudah siap. Setelah itu sambil berjalan aturan-aturan lain bisa disiapkan juga.

3. Banyak sekali info yang diterima/masuk di tempat kami ini, seperti kalau mau BLUD minta dibimbing dari DepKeu dsb…. sehingga mau mulai darimana jadi bingung pimpinan disini.

Memang sebaiknya RSUD berhati-hati dalam menerima tawaran pelatihan BLUD, karena ternyata banyak pihak yang memanfaatkan moment ini untuk kepentingan pribadi. Jika ada yang aneh-aneh atau merasa ragu, silahkan menghubungi BAKD Depdagri. Depkeu tidak membimbing BLUD, melainkan membimbing BLU. Mungkin ada beberapa SKPD yang minta bantuan ke Depkeu, sebatas masalah pelaporan keuangannya.


4. RSUD mana saja yang sudah BLUD?

RS yang sudah BLUD sudah banyak. Awal 2009 saja sudah hampir 100 RS yang sudah ditetapkan menjadi BLUD. Anda bisa menghubungi ARSADA Pusat atau BAKD Depdagri untuk mnegetahui RSUD mana saja yang sudah menerapkan BLUD.


5. Kami berencana melakukan akan studi banding ke RSUD yang sudah  menerapkan BLUD, bisa rekomendasikan ke RSUD mana?

Untuk tempat studi banding silahkan kontak ARSADA Pusat atau BAKD Depdagri untuk mengetahui RSUD mana saja yang sudah menerapkan PPK BLUD dan prosesnya benar. Sebab banyak RS yang menjadi PPK BLUD namun proses menuju maupun implementasinya tidak sesuai dengan falsafah BLUD itu sendiri.

6. Untuk membuat pokja-pokja BLUD, apakah ada persyaratan khusus mengenai siapa saja yang bisa duduk di satu pokja? Kami sering mendapatkan “titipan-titipan” sana sini.

Syarat utamanya harus mau kerja keras.
Untuk syarat lainnya secara lebih detil bisa lihat di https://triandyn.wordpress.com/2010/03/10/pokja-untuk-efektivitas-proses-ke-ppk-blud/


7. Diantara 4 pokja, mana yang harus didahulukan jika sumber daya RS tidak memungkinkan untuk menjalankan semuanya sekaligus?

Biasanya laporan keuangan utk syarat BLUD, RS sudah punya karena tiap tahun bikin laporan. Sehingga Pokja keuangan tidak terlalu urgent. Yang masih bermasalah di laporan keuangan RSUD saat ini biasanya hanya di Neraca. Namun Pokja keuangan diperlukan untuk memahami model laporan keuangan pasca ditetapkan sebagai BLUD.

Untuk pokja lainya, sebaiknya SPM bekerja lebih dulu sebelum Pokja RSB. Karena nanti output dari SPM akan digunakan untuk menyusun RSB, yaitu indikator kinerja dan program tahunan. Sedangkan Pokja Tata Kelola bisa kapan saja. Namun Pokja Tata Kelola perlu mendapat masukan dari Pokja RSB, jika direncanakan ada perubahan struktur organisasi secara signifikan.

2 Responses

  1. Mohon Informasi

    Mohon informasi tentang Mas/Bapak yang ada di photo banner (https://triandyn.wordpress.com/) sebelah kiri, terutama mas/bapak yang nomer 4 dari Kiri ato Nomer 2 dari Kanan, karena wajah beliau sangat mirip dengan wajah saya.

    Terimakasih

    Agus Sanjaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: