BLUD vs Privatisasi

Mau tidak mau pemerintah harus mengakui bahwa kinerja pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah saat ini masih buruk. Dari 400an kabupaten/kota mungkin bisa dihitung dengan jari berapa diantaranya yang sudah mampu mensejahterakan masyarakat (belum lagi berbagai departemen di pemerintahan pusat). Baik buruknya wajah lembaga pelayanan publik di level daerah tergantung pada tingkat pemahanan dan komitmen kepala daerah serta DPRD sebagai penentu alokasi anggaran.

Yang sering menjadi keluhan masyarakat adalah tidak profesionalnya pengelolaan lembaga pelayanan publik. Contoh di rumah sakit daerah; pasien harusnya periksa darah lengkap di Lab RS, tapi karena reagen habis terpaksa pasien tes nya ke lab luar RS (ongkos ekstra untuk pasien dan alur pelayanan jadi lebih panjang). Lab RS tidak punya reagen, sebab anggaran untuk membeli sudah habis pada pertengahan tahun. Anggaran habis, sebab saat RS membuat perencanaan kurang detil, tidak berdasarkan trend, dan RAB yang diajukan ke Pemda/DPRD dikurangi bahkan dicoret tanpa konfirmasi ke pihak RS (artinya coretnya tidak berdasarkan urutan yang paling tidak penting bagi RS), dan seterusnya. SDM di RS tidak bersemangat karena merasa tidak diakomodir dan tidak dilindungi, RS (physically) terkena penyakit 8K (kotor, kumuh, kucel, kasar, kocar-kacir, kacau, keleleran, koit), dan ujung-ujungnya pasien yang merasakan pelayanan yang buruk.

 

Ini yang melatarbelakangi munculnya Permendagri 61/2007 ttg BLUD. Dan ini sama sekali bukan swastanisasi apalagi privatisasi. Karena prinsipnya “hanya” memberikan kewenangan kepada BLUD untuk mengelola rumah tangganya sendiri – khususnya keuangan. Gampangannya: silahkan beli apa yang dibutuhkan untuk pelayanan, tapi ingat setiap sen harus ada manfaatnya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk bisa seperti itu tidak mudah karena sebelumnya instansi pemerintah terbiasa dengan model “given” dimana anggaran, bahkan SDM, peralatan sampai gedung, diberikan oleh “yang di atas” dan tinggal dipakai. Masalahnya, banyak pemberian (yang dikenal dengan istilah dropping) ini yang tidak pas dengan kebutuhan. Akhirnya useless. Jadinya malah memboroskan anggaran pemerintah.

Memang ada bagian dari pemerintah yang harus bertindak sebagai wasit, reulator, dan pembiaya (penyedia dana untuk yang tidak mampu). Tapi harus ada bagian dari pemerintah yang juga bertindak sbg provider, krn pelayanan yang sifatnya public-goods merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan banyak sekali pelayanan kesehatan yang sifatnya public goods. Tapi pemerintah yang jadi regulator dengan yang jadi pemain memang harus dibedakan. Nah, BLUD ini berupaya untuk membuat pemerintah yang jadi pemain ini menjadi pemain yang profesional. Secara hukum perlakuannya sama dengan swasta: harus punya ijin, harus mengikuti standar-standar yang berlaku, dan seterusnya. Jadi bukan masalah kapitalis atau sosialis. Saya kira, kalau kita diajak menjadi negara yang sosialis pasti banyak masyarakat yang menolak juga, karena semua harta benda yang tadinya milik pribadi menjadi milik negara. Tapi untuk jadi kapitalis murni juga tidak mungkin. Makanya ditengah situasi yang unik inilah kita harus pandai-pandai mencari pola yang paling pas untuk kita terapkan.

Definisi Privatisasi

Banyak sekali istilah yang digunakan untuk menjelaskan definisi privatisasi, namun tidak satupun yang mampu menjelaskan secara memuaskan semua pihak mengenai privatisasi ini. Seperti yang ditulis oleh Savas pada tahun 2000 dalam artikelnya Privatization and Public-Private Partnership, istilah ini tergantung pada siapa yang menggunakannya dan dimana. Sebagai contoh di negara-negara berkembang, atau negara-negara post-socialist maupun Eropa Barat, privatisasi diartikan sebagai take-over kepemilikan aset pemeirntah ke pihak swasta, baik sebagian maupun keseluruhan. Pada berbagai negara tersebut baisanya memang pemerintah memiliki cukup banyak lembaga pelayanan publik yang kemudian dialihkan ke swasta.

Di US dimana lembaga pelayanan publik milik pemerintah relatif sedikit jumlahnya, privatisasi ini berarti public service yang dikontrakkan ke pihak swasta. Namun masih banyak pro-kontra terhadap definisi ini karena jadi rancu dengan contracting-out. Banyak lagi terminologi lain yang muncul. Yang paling aneh adalah yang diusulkan oleh Menteri Privatisasi pertama Polandia pasca komunis, Janusz Lewandowski, dimana privatisasi di negaranya berarti penjualan perusahaan yang tidak ada pemiliknya dan yang value-nya tidak ada yang mengetahui, kepada orang-orang yang tidak punya uang. Dari berbagai definisi yang berkembang, Savas mengusulkan yang paling tepat adalah Public-Private Partnership, karena istilah ini bisa menghindarkan dari orang -orang yang alergi dengan istilah “privatisasi” untuk pelayanan publik. Private-public partnership artinya minimal ada 1 unit dari lembaga pemerintah dan beberapa unit dari lembaga swasta yang membentuk konsorsium yang kemudian saling bekerja sama untuk mengendalikan atau menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Namun jika dilihat lebih jauh, sebenarnya PPP ini adalah salah satu metode privatisasi, dimana pendanaan sebagian kecil berasal dari pemerintah dan sebagian besar dari swasta, dimanajemeni oleh swasta independen melalui kontrak jangka panjang.

Aplikasi Kebijakan Privatisasi di Rumah Sakit Publik

Apapun definisi atau metode yang digunakan, yang penting tujuan dari “privatisasi” yang penting tujuan dari privatisasi itu tercapai. Satu contoh kasus keberhasilan privatisasi RS di USA adalah di North Oakland Medical Center, milik Pemerintah Kota Pontiac. Sejak diprivatisasi, RS ini dikelola sepenuhnya oleh swasta secara nonprofit. Dengan demikian, RS ini menjadi lebih ramping dan efisien, namun hak-hak warga kota untuk pelayanan kesehatan yang terjangkau tetap terpenuhi. Agar tidak kekurangan dana operasional, RS ini membentuk PT, dimana perusahaan ini kemudian mengembangkan layanan-layanan kesehatan di kota lain yang sifatnya for-profit. PT ini juga bekerja sama dengan perusahaan lain. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mensubsidi kegiatan pelayanan di NOMC.

Namun tidak selamanya privatisasi ini berhasil dengan baik, karena prosesnya sangat kompleks dan berisiko politis. Sebuah RS di Kanada mendapat komplain dari masyarakat karena setahun setelah privatisasi pelayanannya malah makin buruk, RS menjadi lebih jorok, tidak ada training untuk staf, gaji rendah dan sebagainya. Sebuah artikel yang dipublikasi tahun 2008 juga menunjukkan bahwa publik-private partnership tidak selamanya bisa berjalan mulus. RS yang didirikan di Ontario atas kerjasama pemerintah dan swasta tersebut molor 2 tahun dari waktu yang direncanakan, menelan biaya 2 kali lipat dan kapasitas yang bisa dibangun separo dari yang dibutuhkan.

Bagaimana dengan di Indonesia?

Tahun 2005 ada artikel yang ditulis tentang privatisasi 5 RSUD milik Pemerintah DKI Jakarta menjadi PT. Yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah mengontrakkan manajemen RS kepada pihak swasta, dan sebagian saham tetap milik pemerintah, sehingga 50% kapasitas tempat tidur tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk menanggulangi biayanya, ada program JPK-Gakin sehingga tidak ada alasan bagi RS untuk tidak melayani masyarakat miskin. Dikaitkan dengan konsep privatisasi di atas, apa yang dilakukan oleh Pemda DKI ini mirip dengan pendekatan public-private partnership yang berujung pada tujuan efisiensi anggaran pemerintah.

Dalam perkembangannya kemudian, penerapan privatisasi di 5 RSUD di DKI ini menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk dari internal RS. Salah satu penyebabnya adalah karena perubahan status karyawan dari PNS menjadi karyawan swasta sebagai konsekuensi dari badan hukum RS yang berbentuk PT. Untunglah kemudian ada kebijakan BLUD dimana lembaga pelayanan publik termasuk RS tidak perlu menjadi swasta namun didorong untuk se-profesional pelayanan swasta.

Jika ditelaah pasal demi pasal, BLUD ini tidak sama dengan definisi privatisasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah USA maupun di tempat lainnya. BLUD hanya mengatur bahwa lembaga pelayanan publik yang memenuhi syarat-syarat dan kemudian ditetapkan menjadi BLUD diberikan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya, khususnya keuangan, sesuai dengan kebutuhan. Dari sisi aset, BLUD tidak terpisahkan dari Pemda. Manajemennya pun tetap dilakukan oleh staf RS yang bisa berstatus PNS bisa juga non PNS, tergantung pada kompetensi yang dibutuhkan (tidak lagi berdasarkan pangkat-golongan). Jadi beda dengan privatisasi yang manajemennya dikontrakkan kepada tim manajemen independen dan pemerintah hanya tinggal mengawasi.

Apa Manfaat Privatisasi atau BLUD bagi Publik?

UU RS sudah menyatakan bahwa RS publik bisa dikenakan pengecualian atas pajak. Kebijakan ini sudah lama dilaksanakan di USA. Namun Pada bulan Feb 1991 ada artikel di New York Times yang menyebutkan bahwa RS nonprofit melaksanakan misi sosialnya dengan intensitas/volume kegiatan yang lebih rendah daripada pengurangan pajak yang telah diperolehnya. Artinya, potongan pajak yang diperoleh masih lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh RS untuk melayani pasien tidak mampu. Alasannya adalah RS dipaksa untuk lebih agresif dalam berbisnis (dan menghasilkan revenue) karena adanya defisit yang lebih besar.

Tentu saja hal ini tidak diharapkan terjadi pada BLUD. Saat ini sudah 3 tahun sejak berlakunya Permendagri No 61/2007 tentang Pedoman PPK BLUD dan hingga sekarang bisa dihitung dengan jari RSUD yang sudah mengimplementasikan PPK BLUD secara benar dan mendekati ideal. Dengan kondisi ini belum dapat dievaluasi apakah kebijakan PPK BLUD ini akan membuat RSUD menjadi semakin dengan dengan masyarakat yang membutuhkan atau justru semakin menjauh. Namun menurut Pemendagri tersebut, jika PPK BLUD diimplementasikan dengan benar maka akan:

  1. menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik karena dengan menerapkan PPK BLUD berarti menerapkan sistem manajemen yang efektif dan profesional serta diukur kinerjanya,
  2. menghasilkan kinerja keuangan yang baik, karena penerapan PPK BLUD memberikan kesempatan pada lembaga publik yang bersangkutan untuk memotong jalur birokrasi yang tidak perlu sehingga menjadi lebih efisien dan lebih bertanggung jawab dengan adanya keharusan diaudit oleh auditor independen
  3. mendatangkan manfaat bagi masyarakat, karena BLUD harus menyediakan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya, tidak sekedar ikut-ikutan trend atau karena tekanan politik. Karena harus efisien, maka segala jenis investasi dan pengeluaran benar-benaar diperhitungkan, jika tidak mendatangkan manfaat maka tidak akan dilakukan.

 

Notes:

  1. BC: Privatized hospital cleaning a failure, http://www.publicvalues.ca, Jan 13 2009, accessed on February 2010
  2. Desai KR, Young GJ, Lukas CV; The impact of privatization of public hospitals on community benefits. Abstr Book Assoc Health Serv Res Meet. 1999; 16: 126. Management Decision and Research Center, VA Health Services Research and Development Service and Boston University School of Public Health, (152M) MDRC, VA Medical Center, 150 South Huntington Ave., Boston, MA 02130, USA,
  3. Kamal R. De sai , Carol VanDeus en Lukas , and Gary J. Young, Public Hospital: Privatization & Uncompensated Care, Health Affairs, March/April 2000. Project HOPE – The People to People Health Foundation, Inc
  4. Prithi Yelaja, Hospital privatization a `disturbing picture’, http://www.thestar.com, Jan 8 2008, accessed on February 2010
  5. Savas, E.S., Privatization and Public-Private Partnerships, http://www.cesmadrid.es, accessed on February 2010
  6. Scala, Richard P., Non-profit hospitals under scrutiny, http://www.allbusiness.com , Friday, February 1 1991, accessed on February 2010.

5 Responses

  1. Baguusssss !!!!!! Nulis terus Bu.

  2. swastanisasi mungkin berhubungan lurus dengan biaya nantinya, karena perhitungan subsidi pemerintah baik untuk operasional, investasi dan sdm menjadi menjadi sulit.
    lebih lanjut kemudian dipakai istilah korporatisasi yang istilah indonesianya apa ya…?
    hemat kami BLUD adalah jawaban cerdas utk pengembangan rsud kedepan.
    makasi

  3. Ibu, Terima kasih banyak untuk berbagai tulisannya .
    Kami yang berada di daerah sangat terbantu
    Sekali lagi, matur nuwun sanget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: