SETELAH DITETAPKAN MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, WHAT NEXT?

Sejak diundangkannya berbagai produk hukum terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), banyak sekali instansi pemerintah – terutama RS Daerah – yang kemudian memanfaatkan aturan ini sebagai peluang untuk memperbaiki mutu pelayanan dan fasilitas, dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan SDM. Jika kita flash-back sedikit, BLUD merupakan lembaga di lingkungan pemerintah yang menyediakan barang atau jasa dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dengan prinsip ini, artinya setiap sen uang yang dikeluarkan (belanja) BLUD harus mendatangkan manfaat (produktivitas), namun ukuran kinerja dari BLUD tersebut bukanlah berapa besar keuntungan (profit) yang diperoleh tetapi ukuran-ukuran lainnya yang biasa digunakan oleh organisasi nirlaba. Sebagai contoh untuk RS, ukuran kinerjanya bisa berupa menurunnya LOS (length of stay) pasien di RS karena mutu pelayanan yang meningkat.

RS Daerah, what next ?

Mengapa RSUD perlu menerapkan PPK-BLUD, bagaimana pola pengelolaan keuangan ini bisa membantu RSUD dalam memperbaiki kinerja pelayanannya dan bagaimana agar RSUD dapat menerapkan PPK BLUD sudah banyak dibahas dalam berbagai forum, mulai dari diskusi a la warung kopi, diskusi di dunia maya hingga pada forum resmi di hotel berbintang maupun perguruan tinggi. Namun saat sebuah RSUD secara resmi ditetapkan menjadi BLUD oleh Kepala Daerahnya, selalu ada keraguan pada RS (entah itu direkturnya, kepala bidangnya, maupun stafnya). Mampukah RS ini meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai harapan semua pihak? Apa saja yang harus dilakukan agar RS ini dapat menjalankan prinsip BLUD? Bagaimana jika gagal? Dan seterusnya.

Meskipun sudah membaca semua peraturan dan surat edaran menteri yang terkait dengan BLUD berulang-ulang, namun tanpa mengeksekusi kebijakan tersebut kita tidak akan pernah bisa memahami dan menemukan masalah serta mencari solusinya. Ibaratnya orang belajar naik sepeda, bisa jadi pada awalnya otak belum mampu mengkoordinasikan gerakan otot tangan dan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh selama roda sepeda berputar. Pada saat ini, jatuh bangun bahkan hingga babak belur merupakan hal yang wajar. Seiring berjalannya waktu, secara alamiah akan terjadi pembelajaran dimana otak akan mampu mengendalikan semua organ tubuh sehingga terjadi keseimbangan, alat transportasi itu bisa dikuasai, dan pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Pada RS yang sudah  ditetapkan sebagai BLUD, proses menyelaraskan tindakan staf di berbagai level memerlukan waktu bulanan hingga tahunan – tergantung kemampuan belajar dan kepemimpinan – agar terjadi keseimbangan.

Menurut BAKD Depdagri, setelah sebuah BLUD ditetapkan, pemerintah daerah perlu menetapkan beberapa peraturan yang lebih teknis antara lain mengenai (tergantung pada status BLUD, apakah penuh atau bertahap):

  1. Kewenangan penghapusan piutang
  2. Pinjaman
  3. Pengadaan barang dan jasa
  4. Sistem akuntansi
  5. Investasi
  6. Kerjasama
  7. Remunerasi
  8. Rencana Bisnis dan Anggaran
  9. Kriteria Pejabat Pengelola / Pegawai Non PNS
  10. Pengaturan Dewan Pengawas
  11. Kewenangan penghapusan piutang
  12. Tarif
  13. Pengangkatan Dewan Pengawas
  14. Pengangkatan Pegawai Non PNS

Dalam hal ini (calon) BLUD dapat membantu menyusun draft dari berbagai peraturan yang diperlukan tersebut.

Sebelum ditetapkan menjadi BLUD, beberapa RSUD sudah menyiapkan rancangan dari peraturan tersebut sehingga prosesnya tingal dilanjutkan dengan pengesahan oleh KDH. Namun tidak sedikit pula RSUD yang tidak menyiapkannya, karena tidak mengetahui apa saja yang harus dikerjakan setelah ditetapkan sebagai BLUD. Hal ini menyebabkan timbulnya kesan menjadi BLUD tidak ada bedanya dengan sebelum BLUD.

Selain itu, meskipun sudah memahami apa saja kewenangan BLUD, banyak diantara RSUD yang belum mampu melaksanakannya secara optimal karena kendala teknis maupun non teknis. Kendala teknis disebabkan antara lain kurangnya skill dalam mengatasi masalah teknis tersebut, sedangkan masalah non teknis biasanya berhubungan dengan dukungan pengambil kebijakan maupun perangkat-perangkatnya.

Sebagai gambaran, berikut ini adalah inventarisasi berbagai kendala yang muncul pada implementasi BLUD di beberapa RSUD, yang dihimpun dari berbagai RSUD peserta diskusi yang diselenggarakan oleh ARSADA pada awal tahun 2009 lalu.

  1. Masalah penganggaran. Selama ini calon BLUD/BLUD selalu salah ditempat yang sama. Karena saat pembahasan anggaran, tidak pernah dibahas detil mengenai rencana kegiatan yang ada sehingga timbulah anggaran yang gelondongan. Jika penganggaran sudah tertata (didetilkan) sejak penetapan anggaran, maka dengan Keppres 80 pun bisa bebas. Contoh kasus: untuk pengadaan obat 25M di sebuah Prov, dalam APBD. Sehingga dalam pelaksanaan harus lelang obat senilai 25M. Kesalahannya: mengapa dalam pelaksaan RKA tidak ada penjelasan bahwa 25M itu dilaksanakan bertahap per triwulan. Penjelasan seperti ini boleh saja, justru diajurkan sebagai petunjuk penggunaan anggaran. Kesalahan lain dalam perencanaan obat; yaitu direncanakan per pola penyakit. Sebenarnya boleh perencanaan per pabrikan, sehingga bisa tunjuk langsung karena sudah spesifik. (Sumber: keterangan BPK)
  2. Masalah Pengadaan barang dan jasa. Dalam PP 23 jelas sekali bahwa pengadaan barang dan jasa BLU yang bersumber dari APBN/D maupun yang lain DAPAT dilakukan dengan pengecualian Keppres 80. Lalu terbit PMK no 8 ttg pengadaan barang dan jasa BLU. BLU Penuh boleh, sedangkan BLU bertahap tetap dengan Keppres 80, dengan alasan efisiensi, lebih cepat dan lebih murah. Masalah jenjang nilai ini tidak perlu dikaitkan dengan pendapatan RS. (Sumber: keterangan Depkeu)
  3. Masalah Pengangkatan pegawai. Kecenderungan anggapan yang berkembang di kalangan stakeholder eksternal adalah bahwa jika RSUD sudah menjadi BLUD maka boleh mengangkat pegawai. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk “menitipkan” sanak keluarga atau kerabatnya ke RSUD, meskipun yang bersangkutan tidak kompeten atau tidak sesuai dengan kebutuhan RS. Untu menghindari hal ini, maka RSUD harus memiliki SOP atau manual mengenai pengelolaan SDM (termasuk prosedur pengangkatan pegawai non PNS) dimana manual ini sebenarnya merupakan bagian dari sistem tata kelola RS.
  4. Masalah Remunerasi. Prinsipnya sebenarnya tidak boleh dapat remunerasi dan jasa pelayanan. Namun ada perpedaan persepsi di lapangan dimana remunerasi dikaitkan dengan keahlian, sedangkan jasa pelayanan dikaitkan dengan kegiatan, seperti insentif dengan honor. Remunerasi mengandung gaji dan honor, jika termasuk jasa pelayanan artinya tidak bisa dibayarkan.
  5. Masalah tarif. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa jika RSUD sudah menjadi BLUD maka akan terjadi kenaikan tarif. Sepanjang kenaikan tarif tersebut dilakukan pada pelayanan bukan kelas III dan masih dalam jangkauan daya beli masyarakat, maka sebenarnya hal itu tidak masalah. Masyarakat bisa memilih pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan daya belinya. Namun jika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif, padahal dari sisi biaya akan ada kenaikan karena RS akan memperbaiki mutu pelayanan, maka selisih antara tarif dan biaya perlu dihitung dan ditanggung oleh pemerintah (atau pihak lain) dalam bentuk subsidi kepada RS. Sebab tidak mungkin pada saat biaya naik (karena meningkatkan mutu pelayanan) tarif tidak dinaikkan dan subsidi juga tidak ada.
  6. Masalah Dewan Pengawas. Dewan pengawas = board = representatif dari pemilik. Dewan Pengawas diatur oleh Permenkeu: BLUD dengan aset diatas 75 atau 200 (PMK 109/2007) harus memiliki Dewan Pengawas. Dewan pengawas terdiri dari pembina teknis, pembina keuangan dan tenaga ahli yg punya kompetensi dalam membina BLU, jika RS bisa dari lembaga profesi yang terkait dengan RS, atau dari FK. Pembina teknis = SKPD yg sebagai induknya atau Sekda, pembina keuangan = PPKD. Bupati punya kewajiban untuk membina dan sudah dapat gaji sbg Bupati. Jika semua SKPD jadi BLUD, maka semua anggaran akan masuk ke Bupati. (Keterangan BAKD)

Masih banyak masalah lain yang bisa terjadi, yang dipengaruhi oleh bagaimana reaksi stakeholders terhadap penetapan RSUD menjadi BLUD. Namun sudah cukup diskusi mengenai bagaimana cara mengayuh sepeda yang baik, organ tubuh mana yang bertanggung jawab mengayuh, atau ada hambatan apa di depan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi saat ini. Yang perlu dilakukan sekarang melihat kembali peta (Rencana Strategis Bisnis, Tata Kelola, SPM), lalu otak mulai mengkoordinasikan dan membagi-bagi tugas, mata harus menjadi sumber informasi utama mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar, kaki harus segera mengayuh dan tangan serta anggota tubuh lain berperan sesuai dengan posisinya masing-masing. Semuanya bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu perbaikan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat dari BLUD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: